Regulasi Tak Boleh Diskriminatif

Regulasi Tak Boleh Diskriminatif

Regulasi Tak Boleh Diskriminatif

SEMARANG – Regulasi tidak boleh dibuat diskriminatif. Ada hak-hak warga negara yang harus dipenuhi secara adil lewat regulasi yang dibuat oleh negara. Tak terkecuali tentang hak warga negara yang menyandang status sebagai narapidana (napi) berkaitan dengan remisi.
Hal itu diungkapkan Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, Yosep Parera. Regulasi yang dipandang diskriminatif itu contohnya Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012 terkait pengetatan pemberian remisi bagi narapidana.
“Para warga binaan (napi) adalah mereka yang sakit jiwanya atau sakit intelektualnya, maka hukuman yang tepat bagi mereka adalah pembinaan,” kata Yosep saat ditemui rumpan.id, Kamis (27/12/2018) malam di kediamannya di Kota Semarang.
Regulasi tersebut, sebut Yosep, akhirnya direvisi. Sehingga, para napi kasus tertentu yang awalnya terganjal untuk mendapatkan remisi akhirnya bisa memperoleh hak yang sama seperti napi lainnya.
“Iya, dulu ada satu momen di mana peraturan itu (PP 99/2012) tidak memperbolehkan, tapi sekarang sudah direvisi. Jadi semua dapat, napi teroris dapat, narkotika dapat, korupsi juga dapat, karena remisi adalah hak semua warga binaan, hak semua warga,” lanjutnya.
Walaupun demikian, sambung Yosep, pemberian remisi bukanlah serta merta pengurangan masa tahanan tanpa adanya pertimbangan. Remisi diberikan kepada mereka yang jiwa raganya telah dianggap sembuh, berkelakuan baik, berdasarkan ketentuan yang ada.
“Peraturan haruslah dibuat demi kemanusiaan, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam pelaksanaannya,” terang Yosep yang juga berprofesi sebagai advokat.
Diberitakan sebelumnya oleh Rumpan.id, sebanyak 365 narapidana beragama Nasrani dari 32 lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mendapatkan pengurangan masa hukuman berupa Remisi Khusus (RK) Hari Natal Tahun 2018. Dari jumlah itu, 5 di antaranya langsung bebas alias RK II.

Pemberian remisi ini didasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS.PK.01.05.05-733 tanggal 25 Oktober 2018 perihal Pelaksanaan Pemberian Remisi Khusus Hari Natal Tahun 2018 kepada Narapidana dan Anak.

Syarat yang harus dipenuhi napi untuk peroleh remisi secara umum ada 2, yakni; syarat substantif di mana napi yang diusulkan dapat remisi harus berkelakuan baik selama jalani pidana, tidak pernah melakukan pelanggaran atau register F, mengikuti program pembinaan lapas atau rutan di mana napi itu jalani hukuman dan minimal telah jalani pidana 6 bulan.

Sementara syarat kedua adalah administratif, yaitu surat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan surat pelaksanaan eksekusi dari kejaksaan (BA-8). Itu merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi seorang napi bila ingin diusulkan dapat remisi. (Sutrisno)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat