83 Mantan Buruh Nyonya Meneer masih Proses Pencairan Dana BPJS

83 Mantan Buruh Nyonya Meneer masih Proses Pencairan Dana BPJS

83 Mantan Buruh Nyonya Meneer masih Proses Pencairan Dana BPJS

Sumber: Tribun Jateng

26 Juni 2018

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sebanyak 58 mantan buruh PT Nyonya Meneer memperoleh pencairan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Mereka didampingi Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang, dengan pimpinan Theodorus Yosep Parera.

Kemudian, ada sebanyak 83 orang mantan buruh PT Nyonya Meneer yang didampingi Pengacara, Yetty Any Ethika juga segera dapat pencairan dana BPJS tersebut.

Namun, dari 83 mantan buruh tersebut, 12 mantan buruh lainnya sudah meninggal dunia. Sedangkan ahli waris dari 12 mantan buruh yang meninggal itu, masih terkendala menerima pencairan dana BPJS.

“Untuk jumlah cairnya dana itu mulai dari Rp 12 juta hingga Rp 17 juta, tapi sayang, dari 83 yang saya dampingi, ada 12 orang yang telah meninggal dunia. Sehingga pencairannya masih menunggu pembayaran dari kurator ke BPJS sebesar Rp 12 miliar untuk 1.500 orang buruh,” ungkap Yetty Any Ethika, Selasa (26/6/2018).

Yetty juga mengatakan, untuk 12 orang yang meninggal tersebut, ahli warisnya bisa mengambil setelah ada pembayaran kurator.

Karena pembayaran kurator, juga sekaligus untuk membayar kekurangan atau tambahan mantan buruh lainnya, yang sudah mendapat pencairan.

Ia juga mengungkapkan, dari seluruh mantan buruh Nyonya Meneer ada 150 orang yang ditolak tidak dapat pesangonnya. Hal itu karena mereka telat mendaftarkan diri ke kurator.

“Tapi dana BPJS tetap bisa cair untuk mereka, hanya saja surat-surat tetap harus diurus untuk kelengkapan pencairan. Sepengetahuan saya, untuk BPJS semua karyawan rata-rata sudah ambil, kecuali yang sudah meninggal dunia,” bebernya.

Yetty juga menjelaskan, ada tungakan dana sekitar Rp 1 miliar untuk BPJS Kesehatan dan Rp 12 miliar untuk BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan ke kurator. Dengan begitu, semua tetap kembali ke kurator untuk melakukan penjualan aset perusahaan jamu legendaris itu.

“Semua tergantung kurator melakukan penjualan aset, untuk membayar tunggakan BPJS itu,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Yeti Laini, mengaku kesulitan mengakomodir permintaan pencairan tersebut. Hal itu disebabkan, tidak ada kartu BPJS yang merupakan syarat penting.

Ia mengungkapkan, dari jumlah 1.000 lebih buruh, 500 diantaranya telah mengajukan pencairan dan memperoleh pencairannya.

Setiap orang rata-rata mendapat Rp 12 juta sampai Rp 14 juta. Total menurut hitungan, lebih dari Rp 5 miliar telah dicairkan, karenanya kami juga terus menyelesaikan hal ini,” tutupnya. (*)


Editor: iswidodo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat