Anak Berhadapan Hukum Meningkat

Anak Berhadapan Hukum Meningkat

Anak Berhadapan Hukum Meningkat

18 Juni 2018

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Tindak kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku meningkat tajam dibanding tahun lalu. Baru terhitung 5 bulan, data kasus anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang selama 2017 mencapai 21 perkara, sedangkan dari Januari hingga Mei 2018 sudah mencapai 20 Perkara.

“Adapun klasifikasi perkara 2018, meliputi pencurian 11, narkotika 2, perlindungan anak 2, penganiayaan 1 perkara, pembunuhan 3 perkara, dan terakhir tindak pidana senjata tajam/senpi 1 perkara, secara detail bisa di cek dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP),” kata Panitera Muda Pidana pada PN Semarang, Noerma Soejatiningsih, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (12/6) kemarin.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang, Theodorus Yosep Parera mengatakan bahwa ada perlakuan khusus bagi pelaku kejahatan anak, sebagaimana UU nomor 11 tahun 2012. “Amanat UU, anak merupakan aset bangsa, karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Maka negara wajib memberikan perlindungan khusus,” kata Yosep.

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam UU tersebut. Pertama, anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Kedua, anak-anak korban kejahatan dan ketiga adalah anak-anak saksi yang menjadi saksi kejahatan.

Yosep menyebut, penyidik yang menangani perkara ini wajib memberitahukan kepada pelaku dan keluarga pelaku bahwa penanganan perkara wajib didampingi oleh pembela atau hak memperoleh bantuan hukum. Karena menurutnya ada ancaman pidana yang bisa menjerat penyidik apabila tidak menjalankan prosesur UU tersebut. Berdasarkan pasal 98, penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) maka akan dipidana paling lama dua tahun.

Sementara Pejabat Fungsional Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas 1 Semarang, Falikha Ardiyani menilai anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain. “Anak rentan kena pengaruh negatif dari lingkungannya, maka menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya,” katanya.

Mantan Kasubsi Bimbingan Kerja dan Klien Anak di Bapas Semarang tersebut mengatakan, sudah ada hukum acara Pidana Anak yang mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, penanganannya harus merahasiakan identitas anak , tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, dipenuhi hak-haknya sebagai tersangka dan wajib didampingi oleh kuasa hukum maupun Bapas dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Selain itu juga wajib diupayakan diversi (pengalihan) apabila ancaman pidananya kurang dari 7 tahun.

Terpisah, Koordinator II, Forum Peduli Hukum dan Keadilan (FPHK), Muhammad Ikhsan, justru mempertanyakan, apabila pelaku pembunuhan masih anak-anak, sesuai UU memang ada perlakuan istimewa, tapi bagaimana nasib korban maupun keluarga korban. “Kalau di luar kasus pembunuhan mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau kasus pembunuhan tetap kasihan yang dibunuh. Apakah pelaku yang anak-anak tetap diberi perlakuan istimewa,” kata Ikhsan, setengah bertanya. (jks/ida)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat