Pembelakuan E-Tilang CCTV Berpotensi Melanggar Hukum

Pembelakuan E-Tilang CCTV Berpotensi Melanggar Hukum

20 September 2017

SEMARANG- Tilang elektronik (e-tilang) lewat bukti rekaman teknologi Closed Circuit Television (CCTV) dirasa belum siap diimplementasikan. Sebab, hingga saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam UU Lalu Lintas. E-tilang CCTV pun berpotensi melanggar hukum jika penerapan penagihan atau penentuan besaran denda tidak melewati mekanisme sidang di pengadilan.

Ketua Perhimpunan Advokat Semarang (Peradi) Semarang, Theodorus Yosep Parera menilai, penerapan e-tilang CCTV bisa jadi akan cukup membingungkan. “Karena dasar hukumnya tidak ada. Implementasinya akan susah,” tegasnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (19/9).

Yosep menerangkan, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, mengatur semua mengenai peraturan lalu lintas. Jadi, penerapan pelanggarannya tetap harus tunduk pada KUHAP. Artinya, tetap harus melalui mekanisme sidang.

“Yang masih dipertanyakan, apakah UU Lalu Lintas mengatur adanya rekaman CCTV sebagai alat bukti?” tuturnya.

Jika pemerintah ingin segera mengimplementasikan e-tilang lewat bukti rekaman CCTV, lanjut Yosep, sebaiknya mengamandemen UU Lalu Lintas dulu. Jika tidak memungkinkan, bisa membuat hukum acara pidana. Apalagi jika sistem tagihan denda atas pelanggaran lalu lintas dijadikan satu dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). “Itu bukan langkah yang tepat,” cetusnya.

Menurutnya, yang menentukan besaran denda adalah pengadilan. Jika tiba-tiba ada surat penagihan atau dibebankan saat pembayaran PKB, itu sudah melanggar proses hukum. “Bagaimana pun, harus lewat proses pengadilan,” imbuhnya.

Secara hukum, kata dia, sebenarnya yang melanggar aturan lalu lintas adalah pengendara. Pengendara bisa saja bukan pemilik kendaraan bermotor. Jika dilihat dari sistem e-tilang lewat bukti rekaman CCTV ini, yang dikenai sanksi bukan pengendara, tapi pemilik kendaraan bermotor. Karena yang dilacak adalah pelat nomor.

Saat ini, pihaknya masih wait and see mengenai e-tilang. Jika ada keluhan atau laporan dari masyarakat karena merasa ‘terganggu’ dengan aturan tersebut, baru akan mulai bergerak.

“Kami sebagai pendamping hukum masyarakat menunggu keluhan masyarakat. Kalau ada yang mengeluh, kami akan lakukan upaya hukum terhadap instansi terkait mengenai tilang tersebut,” tegasnya.

Senada dengan pakar hukum Prof Bernard L Tanya. Menurutnya, bentuk pelanggaran terhadap lalu lintas adalah tindak pidana ringan. Artinya, setiap pelanggar harus tunduk sesuai dengan UU yang berlaku. Pemerintah pun harus segera membuat hukum acara pidana lain supaya e-tilang CCTV itu memiliki dasar hukum yang jelas.

“Dalam ranah ruang publik, pemerintah harus hadir mengatur masyarakat. Artinya, pemerintah wajib memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengatur masyarakatnya. Kalau tidak, akan terjadi tumpang tindih,” jelasnya.

Dia menilai, upaya pemerintah dalam mengurangi tindak pungli perlu diapresiasi. Tapi secara hukum, masih perlu dibenahi dan diperbaiki lagi sistemnya. Lebih jauh, lanjut dia, pemerintah juga harus memberikan edukasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat supaya nantinya tidak terjadi pelanggaran hukum yang berat.

Di lain pihak, Anggota Komisi C DPRD Jateng, Wahyudin Noor Ali, menjelaskan, perlu ada pembahasan mengenai sistem pungutan denda. Perlu ada regulasi yang baik, terutama jika denda pelanggaran lalu lintas harus dibayarkan ketika pemilik kendaraan membayar PKB setiap tahun.

Kalau dihitung secara gampang, katakanlah setiap pelanggaran dikenai denda Rp 100 ribu. Jika dalam satu tahun melakukan pelanggaran 10 kali, pemilik kendaraan bermotor harus membayar denda sebesar Rp 1 juta. Bisa jadi, itu justru membuat wajib pajak makin ogah-ogahan membayar PKB.

“Sistem itu perlu dibahas antara BP2D (Badan Pelayanan Pajak Daerah) dengan kepolisian. Itu menyangkut pendapatan yang berbeda, yakni pajak dan denda. Aturan dasar juga perlu dibahas. Masa yang melanggar, yang punya motor yang harus bayar,” cetus politisi PDIP yang akrab disapa Goyud ini.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Muhammad Khadik, mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Semarang sudah memiliki beberapa CCTV yang dipasang di persimpangan jalan. Ia menerangkan jika pemberlakuan aturan e-tilang akan menggunakan teknologi Automatic Traffic Control System (ATCS), yang bisa dipantau secara langsung di sebuah ruangan milik Dishub. “Kalau sarana dan prasarananya sudah siap, prinsipnya hanya pemanfaatan teknologi, jadi bisa buat memantau arus lalu lintas ataupun bisa dimanfaatkan jika terjadi pelanggaran lalu lintas,” katanya.

Dikatakan, rekaman pelanggaran lalu lintas, bisa dijadikan barang bukti bagi pihak kepolisian untuk melakukan penegakan peraturan lalu lintas. Hal ini dinilai sangat membantu, sebab jumlah personel kepolisian dirasa masih sangat minim.

“Kami berpesan agar masyarakat tidak perlu resah, kalau taat aturan tentu tidak akan ada penindakan,” ucapnya.

Dari data yang ada, setidaknya ada 67 persimpangan atau traffic light di Kota Semarang. Sedangkan yang sudah dilengkapi CCTV yang terhubung ke ATCS ada 27 titik, namun yang bisa beroperasional ada 26 titik saja, karena satu titik sedang dilakukan perbaikan. “Ada 26 titik yang sudah ready, tahun depan akan ditambah 11 titik lagi, saat ini sedang dilakukan proses lelang,” tuturnya. (amh/den/aro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat