Penyidik Wajib Menyampaikan Hak dan Kewajiban Anak Pelaku Kejahatan

Penyidik Wajib Menyampaikan Hak dan Kewajiban Anak Pelaku Kejahatan

Penyidik Wajib Menyampaikan Hak dan Kewajiban Anak Pelaku Kejahatan

Pejabat fungsional Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Semarang, Falikha Ardiyani, mengatakan, ada hukum acara pidana anak yang mengatur khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak yang terlibat perkara pidana.

Dalam sistem peradilan anak, kata Falikha, identitas anak wajib dirahasiakan. Selain itu, anak tidak boleh dijatuhi hukuman seumur hidup atau mati. Tersangka yang masih di bawah umur harus didampingi oleh kuasa hukum dan Bapas, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan.

Falikha mengatakan, ancaman hukuman kurang dari tujuh tahun, penyidik wajib melakukam diversi (pengalihan).

HEBOH REKONSTRUKSI – Proses rekonstruksi di Perumahan Bukit Cendana 2, Jalan Cendana Selatan IV RT 3 RW 9, Sambiroto, Tembalang, lokasi penemuan mayat Deni sopir taksi online, yang dihabisi nyawanya oleh dua pelajar, Jumat (26/1/2018) sekitar pukul 09.50 WIB (tribunjateng/Akhtur Gumilang) 

“Contohnya, apabila anak melakukan pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun maka penyidik wajib mengalihkan prosesnya menjadi kesepakatan damai. Itu sudah diatur dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,” kata Falikha, kemarin.

Pendampingan yang diberikan kepada anak, baik oleh keluarga, kuasa hukum dan Bapas agar anak yang melakukan pidana bisa diminimalisir tingkat traumanya.

Menurut Falikha, diversi dilakukan untuk menghilangkan cap buruk pada anak.

Sedangkan Ketua Perhimpunam Advokat Indonesia (Peradi) Semarang, Theodorus Yosep Parera, mengatakan, ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. “Yang pertama adalah anak anak yang bermasalah dengan hukum. Kedua, anak-anak korban kejahatan, dan terakhir adalah anak anak saksi yang menjadi saksi kejahatan,” kata Yosep, Minggu (28/1).

Yosep mengatakan, setiap anak yang terjerat perkara pidana memiliki hak pembelaan dan didampingi oleh kuasa hukum.

Penyidik yang menangani perkara anak, wajib menyampaikan hak dan kewajiban tersebut kepada anak. “Kalau tidak disampaikan oleh penyidik, maka penanganan perkara tidak sah di mata hukum,” jelasnya.
Pemberitahuan itu, kata Yosep, wajib dilakukan penyidik secara tertulis. “Kalau orang tua anak itu tidak bisa membaca baru disampaikan secara tertulis. Tapi surat tertulis wajib ada. Itu sudah amanat Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,” katanya.

Penanganan di proses peradilan pun pelaku yang masih di bawah umur tetap mendapat perlakuan khusus. Yosep menuturkan, anak yang terlibat perkara pidana wajib didampingi.

Pendampingan saat proses peradilan dilakukan oleh tokoh agama, Bapas, Psikolog dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

“Meski kejahatan yang dilakukan sangat besar, tapi harkat dan martabatnya harus dijaga,” kata Yosep.
Penahanan pun juga dibedakan dengan pelaku kejahatan lain. “Penahanan harus di ruang khusus, kalau di Polrestabes Semarang tidak ada maka dititipkan ke Bapas,” tandasnya.

Menurut Yosep, apabila anak berbuat kejahatan, maka bisa dipastikan ada yang salah dalam pembinaan baik itu dari pembinaan orang tua, sekolah hingga lingkungan. “Berdasarkan Undang Undang, negara yang bertanggungjawab atas perbuatan anak itu. Mereka adalah aset bangsa,” katanya. (tribunjateng/cetak/lyz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat