Peradi akan Gugat Polisi Bila Tilang Kendaraan Telat Pajak

Peradi akan Gugat Polisi Bila Tilang Kendaraan Telat Pajak

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Semarang menanggapi serius pernyataan Kasatlantas Polrestabes Semarang yang akan tetap menilang kendaraan telat pajak.

Ketua DPC Peradi Kota Semarang, Theodorus Yosep Parera mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Kapolrestabes Semarang terkait hal itu.
“Surat sudah kami buat dan akan kami kirim ke Kapolrestabes. Tujuannya kami ingin beraudiensi terkait persoalan tilang pajak tersebut,” kata Yosep di Semarang, Senin (11/12).

Yosep Parera menilai, penilangan terhadap pengendara yang telat pajak membuktikan ada pemahaman yang kurang sesuai dalam pelaksanaan UU Lalu Lintas.

Menurut dia, penindakan terhadap pelanggar lalu lintas berkaitan dengan tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara seharusnya merujuk pada Pasal 106.
“Berkaitan dengan STNK diatur dalam Pasal 106 ayat 5b, setiap pemilik kendaraan wajib melengkapi dengan STNK,” terangnya.

Menurut dia, Pasal 70 sebagaimana dijelaskan oleh pihak kepolisian itu berkaitan dengan kewajiban membayar pajak yang jika tidak dilakukan sanksinya jelas, yakni berupa denda.
“Sepanjang pengendara kendaraan bermotor membawa STNK yang belum dibayar pajak tahunannya, maka yang bersangkutan tidak bisa ditilang,” tegasnya.

Untuk itu lanjut Yosep, pihaknya menyarankan kepada pengendara kendaraan bermotor yang mengalami hal itu untuk menyampaikan kepada petugas yang memberikan tilang agar menuliskan keterangan tentang keterlambatan pembayaran pajak sehingga harus ditilang dengan pasal tidak membawa STNK.

Dengan demikian, kata dia, akan menjadi perhatian hakim yang menyidangkan pelanggaran lalu lintas itu sehingga bisa menolak tilangnya.
“Hakim bisa tahu kondisinya. Hakim kan tidak tahu fakta yang terjadi di lapangan saat pengendara ditilang karena bawa STNK yang pajaknya terlambat,” ucapnya.

Lebih lanjut Yosep menerangkan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas jika kepolisian masih menilang kendaraan telat pajak.
“Akan kami gugat jika ada masyarakat yang mengadu ke kami,” pungkasnya. (andika prabowo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat