Pengusaha Rokok Ajukan Praperadilan

Pengusaha Rokok Ajukan Praperadilan

Pengusaha Rokok Ajukan Praperadilan

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pengusaha rokok asal Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara Nur Rohmad mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus (termohon) atas penetapan dirinya sebagai tersangka yang dianggap tidak sah.

Kuasa Hukum pemohon Yosep Parera menilai, penetapan tersangka oleh termohon terhadap kliennya tanpa disertai dengan alat bukti atau dengan alat bukti permulaan yang tidak cukup.

“Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, maka penetapan seseorang sebagai tersangka hanya dapat dilakukan apabila minimal ada dua alat bukti,” kata Yosep kepada sejumlah awak media di Semarang, Jumat (29/3).

Yosep menyebut, kliennya ditetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor SPT-02/WBC.10/KPP.MC.0203/PPNS/2019 tertanggal 4 Maret 2019 dalam perkara tindak pidana cukai.
 
Perkara itu diatur sebagaimana Pasal 50, Pasal 52 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengajuan praperadilan tersebut resmi terdaftar dan teregister di Pengadilan Negeri Kudus dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2019/PN Kds.

Dalam permohonannya, salah satunya disebutkan agar termohon membatalkan Surat Penetapan Tersangka SPT-02/WBC.10/KPP.MC.0203/PPNS/2019 tertanggal 4 Maret 2019 serta semua surat-surat lain yang menyatakan pemohon sebagai tersangka.

“Menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah dan bertentangan dengan hukum, menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan,” sebut dia dalam permohonannya.

Dikatakan pula, selain KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, pihaknya juga mengajukan praperadilan terhadap Kementrian Keuangan, Dirjen Bea dan Cukai Pusat serta Dirjen Bea dan Cukai Kanwil Jateng-DIY.

“Hari Senin (1/4) mendatang kami juga akan mengirimkan surat resmi kepada Kementrian Keuangan dan Presiden agar melakukan penyelidikan terhadap aparatur bea cukai setempat,” jelasnya. 

Sumber : Suara Merdeka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat