Pengusaha Rokok Gugat Bea Cukai Kudus, Penetapan Tersangka Dinilai Prematur

Pengusaha Rokok Gugat Bea Cukai Kudus, Penetapan Tersangka Dinilai Prematur

Pengusaha Rokok Gugat Bea Cukai Kudus, Penetapan Tersangka Dinilai Prematur

SEMARANG – KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus digugat praperadilan oleh seorang pengusaha rokok asal Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, bernama Nur Rohmad. Hal itu menyusul penetapan Nur Rohmad sebagai tersangka tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Bea Cukai Kudus pada 4 Maret 2019 lalu. Penetapan tersangka tersebut dianggap tidak sah dan prematur.

Pengajuan praperadilan tersebut resmi terdaftar dan teregister di Pengadilan Negeri Kudus dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2019/PN Kds tertanggal 25 Maret 2019. Pemohon dalam hal ini adalah Nur Rohmad sedangkan termohon adalah KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus.

“Klien kami mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus ke Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 25 Maret 2019. Kami menggugat penetapan tersangka yang kami anggap prematur dan tidak sah karena tanpa disertai dengan alat bukti atau dengan alat bukti permulaan yang tidak cukup,” kata kuasa hukum pemohon, Yosep Parera, saat ditemui di Semarang, Jumat (29/3/2019).

Nur Rohmad ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor SPT-02/WBC.10/KPP.MC.0203/PPNS/2019 tertanggal 4 Maret 2019 dalam perkara Tindak Pidana Cukai sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 50, Pasal 52 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Surat penetapan tersangka tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal 4 Maret 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara. Namun dalam SPDP tersebut terdapat poin yang dinilai janggal yakni poin 2 yang menyebutkan hari Senin, 5 Maret 2019, telah dimulai penyidikan.

“Jadi penyidikan dilakukan tanggal 5 Maret tetapi surat dikeluarkan tanggal 4 Maret,” jelas Yosep.

Kejanggalan lain terkait penetapan tersangka tersebut adalah pemeriksaan saksi-saksi. Di mana disebutkan pemeriksaan saksi dilakukan pada tanggal 5,6,12, 26 Maret 2019. Bahkan Nur Rohmad belum pernah diperiksa sebagai saksi. Lalu adanya surat penyitaan dan penggeledahan 19 Maret 2019.

“Lucunya lagi, saksi-saksi diperiksa tanggal 5, 6, 12, 26 Maret 2019. Klien saya saja belum pernah diperiksa sebagai saksi tetapi langsung dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Nah bukti penetapan tersangka itu didapat dari mana, apalagi surat penyitaan dan penggeledahan baru dikeluarkan tanggal 19 Maret 2019,” tegasnya.

Maka dari itu, pemohon dalam gugatannya memohon agar termohon membatalkan Surat Penetapan Tersangka SPT-02/WBC.10/KPP.MC.0203/PPNS/2019 tertanggal 4 Maret 2019 serta semua surat-surat lain yang menyatakan pemohon sebagai tersangka.

Yosep menambahkan dalam perkara ini kliennya juga akan mengajukan praperadilan terhadap Kementerian Keuangan, Dirjen Bea dan Cukai Pusat serta Dirjen Bea dan Cukai Kanwil Jateng-DIY.

“Hari Senin (1/4) mendatang kami juga akan mengirimkan surat resmi kepada Kementrian Keuangan dan Presiden agar melakukan penyelidikan terhadap aparatur bea cukai setempat,” pungkasnya. 

Sumber : MetroJateng.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat