Sidang Praperadilan KPPBC Kudus, Kuasa Hukum Pemohon: Penetapan Tersangka Tidak Ada Alat Bukti

Sidang Praperadilan KPPBC Kudus, Kuasa Hukum Pemohon: Penetapan Tersangka Tidak Ada Alat Bukti

Sidang Praperadilan KPPBC Kudus, Kuasa Hukum Pemohon: Penetapan Tersangka Tidak Ada Alat Bukti

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Sidang praperadilan penetapan tersangka oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kudus, Senin (8/4/2019).

Dalam sidang ini kuasa hukum pemohon, Theodorus Yosep Parera mengatakan, alat bukti dalam penetapan tersangka kliennya, Nur Rohmad warga Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, tidak terpenuhi.

“Materinya tentang dia tidak memiliki alat bukti. Alat bukti itu ada lima, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, kemudian bukti surat, dan bukti petunjuk,” kata Yosep Parera seusai sidang.

Sidang yang dipimpin hakim tunggal, Dedy Adi Saputra dihadiri pihak pemohon praperadilan didampingi kuasa hukum dan pihak KPPBC Tipe Madya berikut kuasa hukumnya, Dwi Santosa.

Kejanggalan lain yang disoroti Yosep Parera yaitu terkait keterangan ahli yang menjadi satu unsur dalam penetapan tersangka.

Menurutnya keterangan ahli yang ada dalam berkas merupakan Kepala KPPBC Tipe Madya Kudus.

Menurutnya hal itu sangat tidak wajar.

“Dia bilang tadi punya bukti ahli. Ahli di sini kepala sendiri. Ini pasti ada manipulasi. Ahlinya ini pimpinannya sendiri, diperiksa bisa tidak?” katanya.

Ahli itu, lanjutnya, orang yang memberi keterangan sesuai apa yang dia miliki atau kemampuannya dalam perkara ini.

“Dan itu tidak boleh. Ahli itu adalah kepalanya sendiri dan pasti dia akan mendukung. Berarti keterangan ahli tidak ada,” katanya.

Kemudian, kata Yosep, kliennya disebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Memang beberapa kali pihak KPPBC Tipe Madya melakukan panggilan kepada kliennya.

Namun, katanya, pada panggilan kedua pihaknya memberitahukan telah mengajukan praperadilan.

“Tadi dijelaskan di awal, dia (klien) melarikan diri. Kami kasih bukti, kami beritahukan bea cukai panggilan kedua. Kami beritahukan dan diterima langsung, bahwa pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka tidak bisa dihadiri karena ada gugatan praperadilan, mau DPO dari mana,” katanya.

Ke depan, dalam sidang praperadilan, dia akan dihadirkam tiga saksi yang sebelumnya telah diperiksa.

Menurutnya, saksi tersebut akan memberi jawaban terkait janggalnya penetapan tersangka.

Sementara dari pihak KPPBC Tipe Madya Kudus, kuasa hukumnya Dwi Santosa mengatakan, gugatan praperadilan kali ini tidak memenuhi syarat.

Sebab, sebelumnya tersangka yang telah ditetapkan itu melarikan diri.

“Tersangka tidak memiliki hak mengajukan praperadilan karena status DPO. Kami nyatakan praperadilan tidak dapat diterima,” katanya.

Selanjutnya, beberapa kali pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada tersangka.

Kemudian pada 25 Maret 2019 pemanggilan diserahkan pada Kepala Desa Teluk Wetan.

Sebelumnya, Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Kudus, Dwi Prasetyo Rini mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan atas gugatan praperadilan penetapan tersangka terhadap Nur Rohmad.

Dia mengatakan, proses penetapan tersangka sudah sesuai prosedur.

Pasalnya, dalam penindakan yang dilakukan pihaknya beberapa bulan lalu di kediaman Nur Rohmad di Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan telah ditemukan rokok sebagai barang kena cukai yang siap edar.

Rokok tersbut diduga sebagai rokok ilegal.

“Kalau mereka menggugat (atas penetapan tersangka), nanti pembuktian di pengadilan. Kami sudah mengantongi alat bukti untuk proses penetapan tersangka ini,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat