Marak Penolakan Pemakaman Jenazah Positif Covid-19, Ahli Forensik Sebutkan Ini Cara Paling Aman Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Marak Penolakan Pemakaman Jenazah Positif Covid-19, Ahli Forensik Sebutkan Ini Cara Paling Aman

Marak Penolakan Pemakaman Jenazah Positif Covid-19, Ahli Forensik Sebutkan Ini Cara Paling Aman   Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Marak Penolakan Pemakaman Jenazah Positif Covid-19, Ahli Forensik Sebutkan Ini Cara Paling Aman

Marak Penolakan Pemakaman Jenazah Positif Covid-19, Ahli Forensik Sebutkan Ini Cara Paling Aman Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Marak Penolakan Pemakaman Jenazah Positif Covid-19, Ahli Forensik Sebutkan Ini Cara Paling Aman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ahli Forensik Polri, Kombes dr. Sumy Hastry menyatakan, jenazah pasien positif virus corona lebih aman dikremasi atau dibakar.

Hal tersebut disampaikan dr. Hastry dalam sebuah diskusi Hukum via live streaming dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum bertema Covid-19 di tubuh jenazah, seberapa tinggi potensi penularannya, Sabtu (11/4/2020).

Hastry menjelaskan, menurut kedokteran foreksi di dunia, memang harusnya jenazah pasien positif corona dibakar. Namun hal ini belum populer di tanah air.

Untuk itu, Persatuan Dokter Forensik Indonesia membuat SOP agar jenazah pasien positif corona bisa benar-benar steril saat dimakamkan, diantaranya minimal dibungkus plastik tiga lapis.

“Kalau dikremasi bagus sekali. Karena setelah jadi abu, virusnya sudah habis. Yang paling aman memang jenazah dibakar,” tegasnya.

Hastry menambahkan, di tempatnya bertugas yakni RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dirinya turun langsung memberikan edukasi agar jenazah pasien dikremasi karena lebih aman.

“Di tempat saya bertugas, Kramat Jati sudah ada yang keluarganya dikremasi. Saya yang edukasi dikremasi saja lebih aman. Nanti abunya bisa disimpan atau biasa dilarung ke laut,” tuturnya.

Terancam Dipidana Pada Penolak Pemakaman
Masih adanya fenomena penolakan terhadap penguburan jenazah positif virus corona di beberapa daerah menjadi sorotan.

Terakhir peristiwa memilukan terjadi pada Kamis (9/4/2020) saat perawat berusia 38 tahun yang bekerja di RSUP Kariadi Semarang meninggal dunia karena positif corona.

Pemakaman sang perawat sempat ditolak oleh warga Sewakul, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang hingga akhirnya dipindahkan ke Bergota, Kompleks makam keluarga dr. Kariadi.

Ahli Hukum Pidana, Bernard L Tanya mendesak Polri, dalam hal ini Polda Jawa Tengah agar segera mengambil langkah hukum atas adanya penolakan pemakaman tersebut karena ada ancaman pidananya.

Hal itu disampaikan Bernard dalam sebuah diskusi Hukum via live streaming dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum bertema Covid-19 di tubuh jenazah, seberapa tinggi potensi penularannya, Sabtu (11/4/2020).

“Aparat hukum harus segera bertindak. Ketika ada orang jahat, harus diperiksa dan tidak boleh dibiarkan,” ujar Bernard.

Bernard menjelaskan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah diatur dalam Pasal 179 mengenai hukuman bagi yang menghalangi proses pemakaman dengan ancaman pidana satu bulan dua minggu.

Meski ancaman pidananya rendah, menurut Bernard, tetap saja aparat dalam hal ini Polri harus turun tangan karena penolakan pemakaman pasien virus corona merupakan bagian dari ketertiban umum.

“Karena ini sudah masuk pidana yang mengancam juga ketertiban umum, jadi memang aparat harus bertindak tegas dalam konteks ketertiban umum. Malah kalau saat dibubarkan warga tidak mau, bisa jadi pidana baru melawan anggota yang bertugas, Pasal 218 apalagi kalau ada kontak fisik, makin berat lagi pidananya,” tambah Bernard.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat