Terkait Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, Pakar Hukum: Bisa Dipidana

Terkait Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, Pakar Hukum: Bisa Dipidana

Terkait Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, Pakar Hukum: Bisa Dipidana

INDOZONE.ID – Terkait penolakan jenazah pasien Covid-19 oleh beberapa masyarakat baru-baru ini, pakar hukum dari Universitas Nusa Cendana di Kupang, Bernard L Tanya menilai bahwa hal itu bisa dipidana.

Bernard mengatakan bahwa hal itu bisa dipidana dengan pasal 178 KUHP dengan ancaman hukuman satu bulan penjara. Hal itu disampaikannya saat menggelar diskusi di Rumah Pancasila, Semarang, Sabtu (11/4/2020).

“Menghalangi jenazah yang akan dikuburkan bisa dipidana. Memang ancamannya hanya satu bulan penjara,” kata dia.

“Kenapa ancaman hukumannya ringan, karena para pembuat undang-undang dulu mempertimbangkan kejadian semacam ini jarang sekali terjadi,” tambahnya.

Dalam pasal 178 KUHP, dijelaskan: Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menyusahkan jalan masuk yang tidak terlarang ke suatu tempat pekuburan diancam dengan pidana penjara.

Bernard juga menerangkan bahwa pemberlakuan pasal itu tidak melihat alasan apapun yang dijadikan dasar penolakan, termasuk penolakan jenazah Covid-19 dengan alasan ketakutan atau alasan bukan warga setempat.

Ia mengatakan bahwa dengan pasal itu, kepolisian dapat melakukan penindakan secara hukum.

“Tidak boleh ada penolakan terhadap jenazah yang akan dimakamkan, terlebih di tempat pemakaman umum. Polisi harus memberi shock therapy,” tegasnya.

Bernard juga menuturkan jika masyarakat melawan dan berkerumun di tengah Corona, pihak berwajib dapat menindak langsung dengan menambahkan pasal 212, 213, dan 214 KUHP.

“Kalau melawan aparat karena menolak dibubarkan bisa jadi unsur pidana baru,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat