Officia Virtutis Tujuan Akhir Pendidikan Indonesia

Officia Virtutis Tujuan Akhir Pendidikan Indonesia

Officia Virtutis Tujuan Akhir Pendidikan Indonesia

Penulis : Alif Abdurrahman, S.H., M.Kn.

 

Pasal 31 angka (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada angka (3) disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Itu adalah salah satu cita-cita para founding fathers bangsa ini terkait pendidikan. Dari sini pula sistem politik pendidikan Indonesia berasal.

Pendidikan merupakan harga mati yang wajib dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Tak terkecuali rakyat miskin ataupun mereka yang berkebutuhan khusus.

Sebagai penyelenggara pendidikan, negara wajib hadir memberikannya dengan kualitas dan kesempatan yang sama di republik ini bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tak kalah penting, negara harus menyediakan sekurang-kurangnya anggaran sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Kewajiban negara ini diatur Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Meski konstitusi maupun regulasi di bawahnya sudah mengamanatkan dan mengatur dengan bagus soal pendidikan, tapi wajah pendidikan Indonesia hari ini masih sangat muram dan lesu. Sebut saja jika dibanding negara-negara tetangga.

Sistem pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dengan amanat konstitusi. Sistem pendidikan Indonesia masih berkutat dengan persoalan yang sebetulnya tak terlalu krusial, sebut saja soal zonasi. Ini malah terlihat melupakan persoalan pokok pendidikan kita yang berkaitan dengan mental pendidikan, daya kritis terhadap sesuatu, budaya dan tradisi.

Fakta hari ini, berbagai persoalan pendidikan itu menimbulkan efek domino. Semua lini kehidupan ikut terpuruk.

Sebut saja; orang kaya enggan membantu yang miskin, politikus lebih suka menebar janji daripada menepati, oknum penegak hukum melacurkan jabatannya demi segelintir harta, pimpinan lembaga negara terjerat korupsi ataupun seorang ahli hukum yang justru tak jujur terhadap keilmuan dan keahliannya.

Terbuka dan prioritas

Berkaitan mental pendidikan, sistem pendidikan yang baik adalah sistem terbuka dan memberikan peluang untuk dikoreksi, bukan sistem yang anti demokrasi.

Celakalah kita jika ilmu dituhankan, kebenaran mutlak ada pada ilmu, ilmu dianggap tabu untuk diuji kemapanannya. Daya kritis menjadi tabu dengan dalil agama, kesopanan dan ideologi.

Di sini, objektivitas jadi suatu yang langka, demokrasi pendidikan dibelenggu dan kebodohan dipelihara.

Ilmu hakikatnya adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Begitulah menurut Francis Bacon. Artinya, ilmu itu dijadikan alat untuk keperluan, kesejahteraan, kemanfaatan dan kebahagiaan umat manusia.

Namun yang terjadi malah sebaliknya. Manusia ibarat sekrup dalam mesin raksasa, terikat pada sistem, tak punya daya mengubahnya.

Manusia harus menemukan kembali identitasnya yang sejati. Harus jadi manusia seutuhnya.

Pendidikan di hari depan hendaknya mengembangkan proses belajar lebih komprehensif lewat pendekatan interdispliner, seperti; psikologi, moral, etika, agama dan keyakinan.

Ketika hendak mengatasi suatu masalah, tentu dikenal tingkatan-tingkatannya alias ada tahapan. Pada tingkat paling bawah, muncul pertanyaan “apa itu?”, “apa yang terjadi?” yang mengharapkan jawaban bersifat deskriptif dan mengurai atau melukiskan peristiwa semata.

Celakanya, sistem pendidikan di Indonesia hari ini masih pada tingkatan ini.

Pertanyaan berikutnya, “bagaimana seyogyanya?”. Pertanyaan ini bersifat perspektif yang mengharapkan jawaban tentang berlakunya atau keberlakuan dan keabsahan peraturan.

Pertanyaan pada tingkatan lebih tinggi adalah “bagaimana?” yang juga butuh jawaban bersifat menguraikan serta “mengapa?” yang bersifat problematis-eksplikatif dan memerlukan penjelasan. {Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2017), halaman 5}

Tahapan-tahapan inilah yang harus segera dicapai jika kita hendak menjadi bangsa yang besar.

Degradasi pendidikan ini jika terus dibiarkan maka lambat laun akan membawa petaka negara kita. Sebab itulah, persoalan harus cepat dicari solusi sekaligus dibuat formulasi pencegahannya. Pendidikan harus jadi prioritas pembangunan negara ini.

Refleksi

Sebetulnya, jika kita mau beranjak dari sistem pendidikan warisan kolonialisme-imperialisme, kita punya peluang maju pesat.

Sistem pendidikan hari depan punya banyak pilar yang mampu menyokong untuk berdiri tegap. Yakni, melalui metode pembelajaran dengan cara menghafalkan metode-metode abstrak, metode visualisasi serta metode budaya dan tradisi sebagai sistem kontrol dan proteksi. {Van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), halaman 196.}

Pilar pertama dunia pengajaran modern adalah formalisasi. Artinya, kita harus membiasakan diri berfikir dengan rumus-rumus serta menggunakannya. Namun, sebuah rumus yang abstrak itu bersifat hampa, tidak mengenyangkan visualisasi.

Misalnya: “a+b = b+a”, tidak menjelaskan isinya, kita hanya belajar bagaimana beberapa tanda atau simbol harus ditangani.

Pilar kedua dalam dunia pendidikan modern adalah visualisasi. Anak-anak harus dibiaskan dengan rumus-rumus serta tanda-tanda abstrak kemudian memvisualisasikannya.

Anak-anak disuruh membuat model-model, mengadakan diskusi-diskusi konkret, mempertanyakan akibat moril pekerjaannya, membuat gambar-gambar dan menggunting foto-foto dari surat kabar, memperagakan peran tertentu dan aneka metode visualisasi yang kini sedang tren.

Pilar ketiga dalam dunia pendidikan adalah budaya dan tradisi. Kita masih terjebak mimpi indah yang sebetulnya menyesatkan. Banyak dari kita lupa budaya dan tradisi bangsa.

Kita lupa bahwa kebudayaan juga sebagai suatu proses belajar. Di sana, kreativitas dan inventivitas dapat menghasilkan pembaruan dan pembebasan sungguh-sungguh.

Sehingga, manusia yang semula terkurung oleh struktur-struktur kekuasaan dapat dibebaskan. Beberapa budaya dan tradisi bangsa yang mulai memudar di antaranya; semangat gotong royong, cinta kasih sesama makhluk hidup, budaya anti korupsi, budaya malu dan etika menghormati orang yang lebih tua.

Budaya dan tradisi memiliki fungsi kontrol dan proteksi dalam kehidupan pendidikan. Sebab, sedari dulu bangsa kita mengenal dengan apa yang disebut sebagai etika dan moral. Etika dan moral merupakan kristalisasi dari budaya bangsa yang mengontrol kehidupan bangsa kita.

Dalam hal ini kristalisasi itu adalah Pancasila, grund norm negara kita. Sistem kontrol harus mampu menyaring mana yang baik mana buruk.  Sedangkan proteksi bertugas melindungi dari serbuan budaya asing atau hal-hal negatif dari luar.

Officia virtutis

Sebenarnya bangsa Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar. Namun, mengalami krisis orang-orang yang mengamalkan budaya dan tradisi negaranya yang adiluhung; jujur, sopan santun, toleransi dan lain sebagainya.

Sebab itulah, dalam sistem pendidikan penting dimasukkan budaya dan tradisi agar tercapai sistem yang komprehensif.

Diharapkan dengan menggunakan sistem pendidikan yang baru dan komprehensif ini akan tercapai officia virtutis alias etika kewajiban.

Disebut kewajiban bukan karena diperintahkan secara hukum, tetapi lebih karena niat murni untuk bertindak bijaksana.{Theodorus Yosep Parera, Advokat dan Penegakan Hukum, (Yogyakarta : Genta Press, 2016), halaman 109}

Officia virtutis diharapkan dapat membantu seluruh profesi yang ada di muka bumi. Pada kaitannya dengan dunia pendidikan yaitu profesi tenaga pendidik.

Ke depan, tenaga pendidik diharapkan mampu menjalankan sesuatu yang lebih dari apa tugasnya atau dikenal dengan istilah beyond the call of duty.

Hal inilah menurut hemat penulis bisa membangun sistem pendidikan yang mapan. Sebab, telah disokong sumber daya manusia yang mapan pula.

Jika ini dijalankan dengan semestinya, tentu cita-cita para pendiri bangsa soal kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan.

Daftar Pustaka:

Mertokusumo, Sudikno, 2017. Teori Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka,

Parera, Theodorus Yosep. 2016. Advokat dan Penegakan Hukum, Yogyakarta: Genta Press.

Van Peursen. 1988. Strategi Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *