ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

Oleh : Shofi Nur Aini, S.H.I., M.H.

Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan  yang  paling  problematis,  dilematis  dan  mempunyai  tingkat kontroversi   yang   tinggi.   Upaya   untuk   mencari,   menemukan   dan menerapkan hukum inilah yang kerapkali menimbulkan rasa tidak puas terhadap para  pihak  hingga  di kalangan  masyarakat.  Dasar  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Kekuasan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke).

Disamping itu putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik) beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk teliti dan cermat dalam membuat isi surat dakwaan.

Berhubung dalam perkara pidana dasar pemeriksaan sidang pengadilan adalah surat dakwaan, maka Pengadilan tidak dibenarkan memutus hal-hal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan. Hal ini sesuai dengan tulisan M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (hal. 354), yang berbunyi:

“Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.”

Dan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.”

Pasal yang Terbukti tidak Termuat dalam Dakwaan

Bagaimana jika yang terjadi bahwa didalam proses pemeriksaan persidangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, namun disisi lain terdapat unsur-unsur lain yang dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan dan telah memenuhi rumusan delik (sejenis) dalam KUHP/peraturan khusus lainnya yang ancaman hukumanya lebih ringan dari delik yang di cantumkan dalam surat dakwaan?????

Bahwa meski Pengadilan tidak dibenarkan memutus hal-hal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan, namun terdapat beberapa putusan Pengadilan yang memutus suatu tindak pidana yang secara tegas tidak dirumuskan dalam surat dakwaan. Hal tersebut dapat dibenarkan apabila tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut sejenis dengan tindak pidana yang didakwakan (yang dirumuskan secara tegas dalam surat dakwaan)

Bahwa salah satu contoh tindak pidana yang dinyatakan terbukti sejenis dengan tindak pidana yang didakwakan yang sering terjadi dalam praktek dunia hukum adalah terjadi dalam kasus narkotika. Di mana dalam praktek, Jaksa Penuntut Umum kerap kali mendakwa orang-orang yang memiliki narkotika dengan menggunakan ketentuan Pasal 112 dan bahkan tak jarang didakwa dengan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun berdasarkan fakta yang terungkap orang/Terdakwa tersebut terbukti hanya sebagai “pengguna” (Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa dengan tidak didakwakannya Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pada prinsipnya Majelis hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.

Sehingga apabila Pasal 112 dan/atau Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti di persidangan, maka Terdakwa wajib diputus bebas sebagaimana ketentuan Pasal 191 (1) KUHAP, yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Meskipun telah diketahui dan terbukti secara sah dan menyakinkan di muka persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana walaupun tidak tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan telah diputus bebasnya seorang Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum tidak akan membiarkan Terdakwa keluar dari tahanan. Sebab itu, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan dakwaan baru kepada Pengadilan sesuai dengan yang telah terbukti dalam persidangan sebelumnya yaitu delik sejenis yang lebih ringan ancaman hukumannya.

Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim di depan persidangan tetap melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam memberikan putusan (khusus contoh kasus narkotika) Majelis Hakim dapat konsisten untuk tetap berpedoman terhadap angka I SEMA Nomor 3 tahun 2015 yakni dengan menerobos pidana minimum sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 112 maupun Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 675 K/Pid/1987, yang berbunyi:

“Jika yang terbukti adalah delict sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delict sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delict yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delict yang lebih ringan tersebut.”

Selain itu, salah satu hakim yang menerapkan prinsip ultra petita dalam hukum acara pidana yakni BAGIR MANAN menyatakan bahwa Putusan Ultra Petita boleh dilakukan, dengan syarat dalam petitum subsidair harus tercantum permohonan Ex aequo et bono atau “Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (atau kalimat yang senada dengan itu)”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan dijatuhi pidananya seorang Terdakwa berdasarkan delik yang sejenis yang lebih ringan walaupun tidak dicantumkan dalam surat dakwaan terbukti tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat dapat tercapai dalam dunia penegakan hukum serta selaras dengan asas hukum acara pidana khususnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *