Balai Besar POM Semarang Digugat Praperadilan

Balai Besar POM Semarang Digugat Praperadilan

Balai Besar POM Semarang Digugat Praperadilan

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM – Balai Besar POM Semarang digugat praperadilan oleh tersangka berinisial AS, warga Jalan Kuala Mas Semarang. Gugatan yang dilakukan melalui kuasa hukum Theodorus Yosep Parera ini terkait  penggeledahan, penyitaan barang bukti dan penetapan tersangka yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum.  Penggeledahan oleh tim BBPOM Semarang dilakukan pada 16 September 2020 di rumah tersangka AS yang menemukan 769.595 kapsul butir kapsul pelangsing yang diduga tanpa izin edar. Parera mengatakan gugatan ini didasari adanya penggeledahan dari petugas BBPOM Semarang di rumah AS, pada Rabu (16/9/2020). Di dalam surat penggeledahan yang disampaikan kliennya tidak adanya saksi dari warga kelurahan setempat.  Semestinya, menurut Parera setiap penggeledahan wajib adanya saksi, yang bukan dari aparatur atau petugas BPOM Semarang. Yang ada hanya stempel dari ketua RT. Jadi ketua RT ada, benar. Tapi tidak ada dua orang saksi, terang dia di kantornya, Kamis (24/9/2020). Ia menambahkan yang menjadi masalah adalah ketua RT tidak ikut proses penggeledahan tetapi hanya dipanggil datang untuk memberikan tanda tangan dan stempel RT.  Ini akan kami buktikan di dalam pra peradilan. Ini kesalahan yang pertama, jelasnya.
Parera juga menyampaikan penyitaan yang dilakukan wajib diketahui dan disaksikan oleh dua orang warga setempat berikut kepala kelurahan atau RT. Sedangkan di dalam berita acara penyitaan tidak ada RT maupun saksi dua orang warga setempat. Saksinya satu orang anggota polisi dan satu orang aparatur BPOM. Penyitaan menurut ketentuan KUHAP harus dilakukan di depan saksi, kemudian berita acara pemeriksaan harus dibacakan di depan saksi dan ditandatangani oleh dua orang saksi dari warga dan kepala RT. Ini juga tidak memenuhi syarat penyitaannya, paparnya. Lebih lanjut diungkapkan, pada tanggal 18 September 2020, BPOM Semarang juga mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Ditreskrimsus Polda Jateng dan Kepala Kejaksaan Negeri Jawa Tengah. Sedangkan proses penggeledahan dan penyidikan, menurutnya mereka memakai dasar hukumnya sebagai surat perintah penyidikan. Padahal, harusnya surat perintah penyelidikan. Kalau tidak ada surat perintah penyelidikan, tidak bisa keluar surat penyidikan. Di dalam ini dua duanya salah, katanya. Nah sekarang SPDP, dasar hukum di dalam SPDP ini disebutkan laporan kejadian surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan. Lha terus penyelidikannya dimana. Masalahnya lagi adalah di dalam SPDP, disebutkan tersangka, lanjutnya. Sesuai hukum, Yosep mengatakan penyidikan adalah sebuah proses untuk menemukan barang bukti dan membuat terang perkara dan ujungnya untuk menemukan tersangka. Nah ini baru dimulai penyidikan sudah ada ditetapkan tersangkanya. Yang lebih salah lagi, surat penetapan tersangka. Penetapan tersangka hanya dapat dilakukan apabila sudah ada yang namanya proses penyelidikan dan penyidikan, tegasnya.

Dalam gugatan Praperadilan ini, pihaknya juga telah melayangkan surat pemberitahuan kepada BBPOM Semarang dan penyidik. Sedangkan surat kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan, akan dikirim Jumat (25/9/2020). Tembusannya kepada BPOM untuk meminta menteri kesehatan mengganti kepala BBPOM Semarang karena tidak mentaati proses hukum yang sedang ditempuh oleh Warga Negara Indonesia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil, tandasnya. Sebelumnya dalam rilis dari Balai Besar POM Semarang dijelaskan, institusi tersebut telah mengamankan 769.595 butir kapsul pelangsing tanpa izin edar. Pengungkapan itu berawal dari pemantauan beredarnya obat mengandung Sibrutamin yang sudah dilarang. Kepala Balai Besar POM Semarang, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni mengatakan awalnya timnya membeli sebuah produk yang dicurigai via online. Kemudian dilakukan uji lab dan ternyata mengandung Sibrutamin. Ini obat pelangsing, kami lakukan investigasi sebelumnya dan sudah pengujian, hasilnya positif sibutramin, obat keras yang di Indonesia tidak diizinkan untuk obat, kata Ayu Rabu (16/9/2020). Tim dari BBPOM Semarang kemudian melakukan penyelidikan dan menggeledah rumah di Jalan Kuala Mas. Di sana ternyata digunakan sebagai tempat pengepakan dan distribusi. Di sana hanya mengemas kembali, mereka dapat kiriman berupa kapsul, ini kemudian dikemas menjadi kemasan botol, jelasnya. Barang yang disita berupa obat tanpa izin edar sebanyak 1.315 botol dan 22.477 plastik klip sehingga total 769.595 kapsul dengan nilai Rp 600 juta lebih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat